Selamat Pagi,,, Ada berbagai cara mengembangkan benefit politik dalam kepemimpinan politik modern, orang menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana harga diri jauh diatas kepentingan uang dan fasilitas. Salah satu yang dilakukan partai politik adalah memberi hadiah voucer kepada orang yang dianggap berjasa dalam membantu pengembangan partai politik tersebut. Misalnya ada Voucer yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 50 persen suara dalam penetapan keputusan. Misalnya keputusan dalam penetapan calon gubernur oleh partai politik itu bisa saja dimiliki oleh masyarakat biasa atau seorang tokoh yang berjasa dianggap cukup kualitas dan kapasitas untuk memberi 50 persen suaranya dalam menentukan keputusan itu. Hal ini diperlukan untuk membangun kualitas keputusan dan penghargaan kepada orang yang berjasa di partai itu. Sebenarnya dalam partai politik tidak perlu terjadi perpecahan jika manajemen diberlakukan secara baik. Sebagaimana terjadi pada Prof. Amien Rais pada partai PAN dan yang d...
Semangat Siang,,,,
Padahal korupsi itu bersumber dari kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah yang tidak memenuhi syarat dan landasan serta azas kebijakan publik sebagaimana telah diatur oleh peraturan negara.
Bahkan banyak kepala daerah yang menafikan Undang-Undang sebagai tanggung jawabnya tetapi itu terbiarkan dan tidak terlihat oleh lembaga anti korupsi mengganjal sanksi atas prilaku pejabat pelayan rakyat dimaksud. Sehingga jabatan sebagai pelayan rakyat telah berubah atau bergeser sebagai Tuannya rakyat, ini aneh bahkan raja dijaman ini sudah mulai merubah sistem kepemimpinannya yang terbuka dan mulai memasukkan azas dan prinsip yang demokratis dalam kepemimpinannya. Tapi kepala daerah yang dipilih rakyat, anehnya kenapa semakin otoriter? Apakah karena mereka anggap rakyat tidak paham dan tidak peduli atau menganggap masyarakat itu memang dasarnya sebagai terbelakang mentalnya sebagaimana budak mereka dalam sistem kepemimpinan rezim feodal? Wallahualam.
Namun yang pasti menurut saya kepemimpinan harus segera diubah dengan sistem dan teori kepemimpinan negara sebagaimana idealnya. Tidak bisa lagi dengan metode coba-coba bahwa si ini dan si itu mungkin bisa kita percaya karena kita selalu meraba dan tidak pernah mempercayai ilmu adalah yang paling mempengaruhi keberhasilan kita. Sementara kita masih stagnan pada soal baik dan buruk orang belum bisa menilai kecerdasan orang dalam ilmu kepemimpinannya. Sementara Islam mengajarkan ummatnya untuk menuntut ilmu tapi kita masih saja menebak dan meraba bahwa orang ini dan itu sekedar jujur atau tidak yang syarat itu bahkan perlu ada pada semua orang bahkan pada pengantar surat dalam pemerintahan, untuk seorang pemimpin seharusnya kita tidak perlu bicara lagi soal-soal syarat standar manusia, tapi sesuai kebutuhan kita hari ini bahwa kecerdasan intelektual dalam memahami kepemimpinan sosial adalah mutlak diutamakan karena kita sedang mengalami krisis dan stagnan dalam kepemimpinan di Aceh.
Beberapa hal yang menjadi catatan utama bahwa kebijakan publik perlu memenuhi azas transparansi publik disini saja telah banyak yang terpojok dan kelihatan pasti banyak yang menutupi agar dalam kegelapan itu dapat menjadi sulap untuk mengeluarkan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Saya yakin 100 persen Dana Covid 19 yang di alokasikan 1,7 Trilyun pada tahap awal ini telah terjadi korupsi luar biasa dalam kebijakan publik, mulai dari orientasi, sasaran dan arah pemberian bantuan kepada masyarakat.
Korupsi yang paling parah itu adalah kebijakan pemerintah Aceh yang memilih mengepak dengan bungkusan, mengantarkan dan prosesi manajemen yang sangat boros itu bahkan nyaris diluar nalar kita sebagai orang sehat tentang mekanisme kerja pemerintah yang seharusnya berprinsip hemat, efektif dan efisien. Seharusnya pemerintah memilih mekanisme transfer kepada masyarakat langsung.
Berikutnya sebagai pemerintah daerah sepantasnya pemerintah tidak gagal paham tentang perbedaan pelayanan publik yang transparan dan kampanye yang berbau partai politik. Saya bahkan memandang prilaku pemerintah Aceh sungguh menjijikkan dari perspektif politik dan pemeruntahan yang demokratis.
Saya menyampaikan ini supaya Aceh seharusnya dengan uang yang banyak minimal bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat agar masyarakat Aceh kualitas hidupnya lebih baik dari masyarakat wilayah yang tidak seberuntung Aceh dalam memperoleh keuangan negara.
Kita tentu bahagia jika seseorang berhasil menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan sukses merubah kehidupan rakyat Aceh ketahap yang lebih baik, tetapi jika hanya membuat masyarakat terpuruk untuk apa teman kita sebagai pemimpinnya. Tentu saudara-saudara yang memiliki teman sebagai kepala daerah seharusnya tidak mendiam karena kondisi masyarakat yang tidak tertangani secara benar kemudian para pimpinan terbahak ditengah meja mewah minuman dan makanan di hotel berbintang yang sejajar dengan penginapan bintang Holywood.
Sungguh hal ini sudah seharusnya dihilangkan dari permukaan bumi Aceh dalam ranah kepemimpinannya, jangan sampai Aceh dikenang sepanjang sejarah bahwa pemimpinnya terposisikan sebagai penunggang rakyatnya.
Demikian, semoga bermanfaat,,,,
Salam
Komentar
Posting Komentar