head-content'/> Langsung ke konten utama

VOUCER DALAM POLITIK

Selamat Pagi,,, Ada berbagai cara mengembangkan benefit politik dalam kepemimpinan politik modern, orang menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana harga diri jauh diatas kepentingan uang dan fasilitas. Salah satu yang dilakukan partai politik adalah memberi hadiah voucer kepada orang yang dianggap berjasa dalam membantu pengembangan partai politik tersebut. Misalnya ada Voucer yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 50 persen suara dalam penetapan keputusan. Misalnya keputusan dalam penetapan calon gubernur oleh partai politik itu bisa saja dimiliki oleh masyarakat biasa atau seorang tokoh yang berjasa dianggap cukup kualitas dan kapasitas untuk memberi 50 persen suaranya dalam menentukan keputusan itu. Hal ini diperlukan untuk membangun kualitas keputusan dan penghargaan kepada orang yang berjasa di partai itu. Sebenarnya dalam partai politik tidak perlu terjadi perpecahan jika manajemen diberlakukan secara baik. Sebagaimana terjadi pada Prof. Amien Rais pada partai PAN dan yang d...
Posting Komentar

Sebahagian Besar Pemimpin Organisasi Di Aceh Cenderung Mengkhianati Anggotanya

Semangat Pagi Sahabat Semua,,,
Semoga Covid 19 Segera Membenci Kita dan Memilih Pergi Bersama Tsurayya,,,,

Oleh :
Tarmidinsyah Abubakar

🎡Apa yang kita lihat dalam fenomena pengelolaan Organisasi di Aceh bahkan rata-rata di Indonesia sehingga sebahagian besar anggota organisasi memandang nyinyir terhadap mantan ketuanya yang sudah berhasil dan menduduki posisi di pemerintah, di DPR atau di posisi lain diluar pemerintah.

Sementara anggota organisasinya masih sebagaimana kondisi sebelumnya dan mendapat kenyataan hidup yang kurang beruntung sebagaimana si ketua organisasi itu. Beberapa prilaku yang tergolong anomali tentang organisasi memang sempat menjadi perhatian saya ketika saya masih muda, oleh karena itu saya banyak menghindar menjadi pimpinan organisasi profesi dan ormas demi menjaga nama baik dan menghindari banyaknya kekeliruan dalam prilaku kita terhadap sesama tentang keorganisasian.

Saya bahkan sejak masa kuliah justru lebih banyak berinisiatif melahirkan dan membangun organisasi baru secara otonom di Aceh daripada memilih memimpin organisasi cabang dari Jakarta yang biasanya sebagai pusat organisasi. Sejak muda saya memang sama sekali tidak menarik dengan pola organisasi pemuda dan organisasi masyarakat yang sudah establist.

Jujur saya melihat organisasi itu sebahagian besar hanya untuk menjadi batu loncatan terhadap karir organisasi dan politik seseorang daripada menjalankan organisasi sebagaimana fungsinya untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi bahkan untuk menghantar ke tahap mandiri saja tidak terpikirkan, justru karena itu lihatlah bagaimana kehidupan organisasi masyarakat dan pemuda kita yang sebahagian kegiatannya hanya dengan meminta sumbangan ke pemerintah atau para pihak yang punya jabatan bahkan mereka sama sekali tidak berkepentingan dengan organisasi itu.

Pada akhirnya apa yang terjadi? Yaitu pergeseran nilai perjuangan organisasi itu sendiri jika platformnya idealis maka ketika bergantung pada donatur maka organisasi itu menjadi kuda tunggangan donatur dan pimpinan organisasi itu, sementara anggotanya hanya sebagai obyek yang diperjual belikan sebagai elemen pemenuhan syarat organisasi sebagaimana rakyat umumnya diperlakukan oleh organisasi politik dan pemerintahan yang kita saksikan di negara dan daerah kita.

Pertanyaanya, apakah sedianya organisasi pemuda dan organisasi masyarakat demikian idealnya? Menurut saya sama sekali tidak. Karena organisasi pemuda dan organisasi masyarakat apalagi organisasi profesi seharusnya dibangun sumber pembiayaan agar organisasi tidak menjadi peminta sumbangan atau sedekah kepada pihak ketiga dan tidak menjadi beban pemerintah, dimana setiap ada sebatas pertemuan saja di Jakarta hampir semua pintu pejabat diketuk untuk meminta kontribusi. Bahkan ketika pemberian uang oleh pejabat itu berjumlah tidak memuaskan justru menjadi alat menghina mereka yang memberi bantuan.

Begitu pula seharusnya pemerintah yang tidak pernah mengatur pembiayaan organisasi pemuda dan organisasi masyarakat ini akhirnya menjadi gurita yang setiap saat menjadi alat pressure dan sekaligus pendekatan yang menjadi alat membangun posisi tawar kepala daerah. Idealnya organisasi pemuda dan masyarakat itu dapat saja dibantu tetapi yang bisa membangun kemandirian mereka sehingga tidak setiap tahun organisasi-organisasi ini menguras uang rakyat pada pemerintah.

Lihat lagi bagaimana suatu organisasi melakukan kerjanya tanpa arah, dimana posisi organisasi senantiasa sebatas mengumpulkan uang dengan meminta kepada orang-orang yang disebutnya para penasehat atau donatur kemudian ketuanya tampil bak kepala daerah berbicara dan menyerahkan bantuan kepada rakyat. Berbeda yang kita lihat di negeri yang sudah maju dimana organisasi pemuda dan masyarakat memiliki arah perjuangan dimana mereka berkontribusi kepada masyarakat dengan ilmu dan platform perjuangan organisasinya bukan pembagian sembako atau menyerahkan sumbangan kain sarung sebagaimana kita saksikan di negeri kita.🚦

Semoga, suatu saat bisa berubah....

Salam
Penulis Adalah :
Pencetus Ideology GRAM dalam Politik Lokal Aceh







Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai Politik Musuh Rakyat dan Partai Yang Perlu Di Dukung Rakyat

Oleh Tarmidinsyah Abubakar Ada berbagai partai politik dan ada dua jenis partai politik di Indonesia setelah Reformasi kemudian menjadi PINTU MASUK terjadinya perjanjian MOU Helsinki yang melahirkan partai politik lokal. Ada ruang negosiasi masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat KARENA masa itu penerapan Demokrasi yang benar. Bukan soal presiden semata tapi karena trend demokrasi akibat Reformasi dimana terjadi pergantian sistem kekuasaan dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Selama ini masyarakat kita terbiasa membicarakan Islam atau Tidak Islamnya suatu partai, berikutnya mereka-reka baik dan buruknya partai politik atas isu yang dikembangkan atau propaganda yang dilakukan oleh partai-partai politik. Tentu cara ini sudah puluhan tahun kita lalui dan ternyata tidak pernah memuaskan. Sebagai contoh ketika masyarakat mengharapkan dihargai sebagai elemen penting dalam negara sebagaimana rakyat dinegara lain saja partai politik kita tidak kuat tangan dan lidahnya memperjuangkan itu. B...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemimpin Harus Lebih Cerdas Dari Yang Dipimpin

Semangat Siang dalam Ibadah,,! 🐾Terserah apa pandangan saudara semua tentang para pemimpin negeri ini, tapi saya sebagai rakyat saat ini sama sekali tidak bisa menerima dipimpimpin oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas dan berprilaku kurang wajar sebagai pemimpin. Tentu kondisi pemimpin begitu rawan kritikan diberbagai sudut, apalagi ia tidak pintar berbagi kekuasaan. Seorang pemimpin cerdas ia tidak hanya melihat jabatan dalam berbagi kuasa tapi memandang elemen yang cerdas dan lebih darinya sehingga ia bebas dari kritikan konstruktif yang kritik itu meyakinkan rakyat dan tentu menggerus kepercayaan rakyat kepadanya. Maka pengkritik yang normal dan rasional itu jauh lebih membahayakan pemerintah daripada para pengkritik yang tipikal penghujat dan pengumpat atau memfitnah (membunuh karakter). Pemimpin itu tidak bisa berprilaku centang perenang maka jika anda lihat mereka dari bangun tidur hingga tidur lagi sudah dikawal dan dijaga ketat supaya aman dalam membuat perintah dan mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Curang Dalam Demokrasi Pemerintah Bobrok, Memilih Pemimpin Lahirnya Pecundang, Memilih Pelayan Lahirnya Tuan;

https://udimi.com/a/ls6xr https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A Oleh : Tarmidinsyah Abubakar 💫Begitu banyak kasus-kasus pemilihan DPR, Presiden, Kepala Daerah yang berbuntut korup bahkan menjerumuskan orang yang berjabatan empuk berakhir dipenjara. Apa sebabnya? Jadi begini, kenapa penulis sejak dulu menyuarakan sikap idealisme dalam politik, tentu supaya para politisi dan rakyat berlaku fair, sportif dalam berkompetisi dan memahami resiko bila mereka ingkar terhadap ketentuan melanggar prinsip demokrasi. Sebagai politisi muda kala itu penulis juga mempersiapkan bekal modal politik sebagai pelayan rakyat yang sebenar-benarnya modal politik. Lalu pertanyaannya berikutnya,  apakah alat transaksi Politik itu yang sesungguhnya? Alat transaksi (alat tukar dengan suara) normatifnya adalah ilmu pengetahuan, kapasitas, kredibilitas, kejujuran, sikap dan tentunya kecerdasan intelektual yang biasanya menjadi syarat ideal yg harus dipenuhi untuk mengisi jabatan sebagai pelayan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya