Selamat Pagi,,, Ada berbagai cara mengembangkan benefit politik dalam kepemimpinan politik modern, orang menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana harga diri jauh diatas kepentingan uang dan fasilitas. Salah satu yang dilakukan partai politik adalah memberi hadiah voucer kepada orang yang dianggap berjasa dalam membantu pengembangan partai politik tersebut. Misalnya ada Voucer yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 50 persen suara dalam penetapan keputusan. Misalnya keputusan dalam penetapan calon gubernur oleh partai politik itu bisa saja dimiliki oleh masyarakat biasa atau seorang tokoh yang berjasa dianggap cukup kualitas dan kapasitas untuk memberi 50 persen suaranya dalam menentukan keputusan itu. Hal ini diperlukan untuk membangun kualitas keputusan dan penghargaan kepada orang yang berjasa di partai itu. Sebenarnya dalam partai politik tidak perlu terjadi perpecahan jika manajemen diberlakukan secara baik. Sebagaimana terjadi pada Prof. Amien Rais pada partai PAN dan yang d...
👜Ban takalon na pake kupiah, pue lom kupiah Aceh, ban ta kalon gob tokoh na sembahyang, ban takalon na ibayeu zakeut, ban takalon inonton seudati atau saman, ban takalon, ban takalon na ikhanduri aneuk yatim, ban takalon na ijak kunjungi masyarakat bak rumoh reot, ban takalon sidroe tokoh na ibagi makanan bak jalan, ban takalon geujak kunjungi ureung cacat, ban takalon na geubantu dalam kasus2 kemanusiaan.
(ini adalah syarat standar manusia bukan syarat pemimpin).
_______________________________
https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A
Melihat fenomena diatas laju na firasat bahwa Tgk nyan cocok keu gubernur atau presiden,,,,nyan keuh cara terbangunnya kriteria calon pemimpin yang berkembang dalam pikiran masyarakat Aceh dilevel kebanyakan. Padahal faktor-faktor diataslah yang telah mendistorsi nilai dan makna kepemimpinan ditengah masyarakat kita. Dan faktor itu pula yang menginspirasi terbangunnya kesenjangan sosial (kaya dan miskin) yang parah antara masyarakat.
Akhirnya lahirlah presiden, lahirlah gubernur dengan pertaruhan harapan yang begitu besar akan menjadi pemimpin yang membantu rakyat, terposisilah ia sebagai Tuan baru rakyat meski tanpa berbekal ilmu kepemimpinan publik dan tidak memahami akar masalah dan bagaimana strategy membangun masyarakat dan mengangkat ekonominya sebagai tahap pencapaian kesejahteraan sebagaimana perintah konstitusi negara-negara didunia.
Setahun kemudian mulai masuk dalam kecenderungan teori politik, teori kebisuan spiral, karena ekpsktasi harapan itu tidak di dapat oleh rakyat, bantuan yg diharap dalam kasus-kasus masyarakat tidak terbantu sebagaimana kala kampanye penciteraan dulu sebelum berjabatan presiden atau gubernur.
Presiden, gubernur itu jabatan di pemerintahan yang mewajibkannya berpikir komprehensif. Tidak bisa memimpin dengan melakukan pola-pola kampanye secara parsial sebagaimana kala mereka berkampanye atau membangun penciteraan. Jika tidak memiliki ilmu dapat dipastikan cukup besar residu yang timbul dalam membuat keputusan atas berbagai permasalahan rakyat dengan rakyat maupun dengan para pihak lain. Belum lagi dampak kepemimpinan yang menyisakan bekas ajarannya pada masyarakat yang dua kali waktu periode ia memimpin.
Negara demokrasi, maka salah satu yang menjadi arah pembangunan rakyat itu ya pembangunan demokrasi secara benar bukan sebagaimana sekarang demokrasi dalam pemerintahan yang terbungkus dalam otoritarian.
Bagaimana mungkin seseorang disebut memahami demokrasi kalau menjadi ketua partai saja ia seumur hidup. Realita kepemimpinannya full otoriter dan feodalisme tapi negara dalam konstitusinya diserahkan sebagai negara demokratis.
Begitu pula seorang gubernur, kalau dalam pergaulan dan grouping kehidupannya dia tidak mampu memberdayakan mereka bagaimana ia mau memimpin rakyat seprovinsi.
Taukah apa yang diperlukan rakyat terhadap orang yang disebut pemimpin? Misal kala rakyat rata-rata menghadapi persoalan kemiskinan maka satu kebijakannya dapat mengarahkan cara masyarakat mencari pendapatannya. Ketika masyarakat menghadapi masalah mesum maka satu kebijakannya bisa menghentikan prilaku pelakunya dimasyarakat. Ketika dalam penunjukan pejabat terlihat tidak adil maka satu saja kebijakannya akan terbentuk sistem penunjukan secara adil dimana mereka yang mampu akan unggul dan yang kurang mampu harus belajar keras mengejar standar yang ditetapkan.
Lantas bagaimana dengan DPR. Sesungguhnya DPR itu aspirasinya tidak perlu terjebak seperti saat ini yang menghilangkan fungsinya. Bahkan calon gubernur bisa menyampaikan dalam visi misinya bagaimana ia mengarahkan lembaga DPR dengan fungsinya dan para DPR akan mendapat fasilitas sebagaimana aspirasi saat ini tetapi mereka tidak mengambil porsi pekerjaan dalam kekuasaan dan kewenangan lembaga gubernur. Bagimana caranya,,,,,,
Ikuti terus narasi politik, pada waktunya saya akan menulisnya,,,
Salam
Komentar
Posting Komentar