Syarat Standar Merubah Kehidupan Rakyat Aceh

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A

📿Dasar Pemikiran

Aceh dan masyarakatnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu daerah yang mengalami konflik terakhir sejak tahun 1976 hingga 2015 selama kurang lebih 29 tahun yang berakhir ditandai dengan lahirnya kesepakatan MOU Helsinki antara RI dan GAM.

Pada era damai sejak 2015 tersebut dapat kita evaluasi apa yang menyebabkan masyarakat Aceh sebahagiannya merasa tidak puas atas kondisi sosial yang tergambar seakan masyarakat Aceh ditipu oleh pemerintah pusat sebagaimana perjanjian Lamteh dimasa lalu.

Ada kesannya Aceh terbiarkan dalam konflik kemudian diakhiri dengan suatu perjanjian dengan negara kemudian negara melakukan hal yang sama atau kebiasaan lamanya terhadap masyarakat Aceh dan Indonesia sebagai negara menikmati permainan politik (game politic) ini dan sembari memusnahkan background rakyat Aceh yang awalnya berasal dari sebuah bangsa merdeka yang tersendiri.

Oleh karena itu tulisan ini menurunkan evaluasi ringkas atas kondisi sosial Aceh, kenapa hal ini berulang dan tidak ada perbaikan kehidupan masyarakat secara umum baik dari sisi kesejahteraan hidup yang mana negara telah mengalokasikan dana yang lebih besar dari daerah lain dalam rentang waktu berakhirnya konflik atau masa hidup di alam perdamaian dalam negara Republik Indonesia.

Evaluasi ini mengetengahkan apakah kemerosotan itu dilakukan oleh pemerintah pusat atau oleh pemimpin masyarakat Aceh itu sendiri yang didukung oleh masyarakat meski tanpa disadari. Setelah itu barulah kita pahami, apakah kita orang bodoh yang dijajah oleh masyarakat lain melalui negara atau memang pemerintah Indonesia sengaja melakukan penjajahan atas masyarakat daerah dengan sistem kepemimpinannya.

Bagi saya sebagai politisi, ada sebuah hipotesa politik bahwa kepemimpinan Aceh yang loss control yang tanpa arah kebijakan yang tepat atau tidak ada pemimpin Aceh yang bisa membawa masyarakat Aceh pada suatu role perjuangan kesejahteraan sehingga kehidupan rakyat bagaikan terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang pada akhirnya suatu masa akan terakumulasi kembali sebagai suatu sikap pragmatis yakni Indonesia menjajah rakyat Aceh dan terbangkitnya emosional masyarakat kembali akibat keterbatasan pemahaman mereka tentang politik pemerintahan dan hakikat kekuasaan dalam bernegara.

Sudah seharusnya pemimpin Aceh mampu memberi arah kebijakan publik dengan suatu garis besar perjuangan rakyat (role) yang disosialisasikan kepada semua masyarakat agar bisa memahami bagaimana mereka cerdas bersikap atas keputusan-keputusan elitnya dalam politik dan pemerintahan sehingga masyarakat paham mana yang baik dan mana yang buruk yang mengkhianati amanatnya.

Jangan sampai hidup tanpa arah dan tidak ada panduan atau role dalam menjalani hidup sehingga kita masyarakat daerah tidak paham yang mana prilaku politisi yang masih berjalan dalam garis perjuangan masyarakat daerah dan yang mana politisi yang telah melanggar pada rel perjuangan. Disinilah kita bisa menilai orang berpolitik itu baik dan mana pula yang buruk, tentunya yang baik yang berjalan dijalur garis perjuangan dan yang buruk tentu mereka yang sudah diluar garis perjuangan masyarakat daerah.

Dengan begitu kita akan paham siapa sebenarnya yang mengerjai masyarakat Aceh, apakah pemerintah pusat atau karena sikap para pemain politik kita sendiri yang telah melakukan pengkhianatan terhadap garis perjuangan yang menentukan nasib masyarakat Aceh

Bagaimana sebenarnya strategi membangun masyarakat Aceh dalam konteks konsolidasi sosial agar manajemen masyarakat menjadi teratur dan mereka merasa negara hadir dalam kehidupannya yang jauh dari ketidakadilan dan kesenjangan sosial dimana yang mengambil manfaat dari konflik terus menerus mengeksploitasi Aceh sebagai alat memposisikan dirinya dalam kemapanan, sementara yang lainnya terus menderita bahkan sandang dan pangan mereka tidak mampu memenuhinya serta hidup dalam serba ketertinggalan.

Sejak usia muda (masa reformasi) saya sudah terdidik dalam pengkaderan politik demokratis, sehingga saya merasa bertanggung jawab karena merasa memahami tentang kenapa perubahan masyarakat mengalami stagnasi padahal politik dan pemerintahan sudah membuka ruang untuk jalur kesejahteraan rakyat Aceh. Hal ini sebagai posisi tawar atas tuntutan masyarakat Aceh yang sebelumnya sebagai bangsa merdeka sehingga Indonesia yang mulai reformasi menjalani hidup dalam aturan negara yang demokratis sebagaimana perubahan UUD 1945 dan pembukaannya bahwa semua bangsa dipermukaan bumi harus bebas dari penjajahan dan penjajahan harus dihapuskan dipermukaan bumi.

Atas landasan itu pemerintah bersedia membuat kesepakatan dan perjanjian dengan sebahagian masyarakat Aceh karena ada dasarnya dan rakyat bisa menggugah kesadaran pemerintah untuk mengelola negara dan rakyat Indonesia sebagaimana konstitusi yang sesungguhnya.

Mengingat adanya klausul dalam naskah konstitusi negara Indonesia yang merdeka maka segala perlawanan rakyat untuk menghapus penjajahan perlu dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya tergantung kepada segenap rakyat menterjemahkan bagaimana sebenarnya bentuk kebijakan yang mengarah pada penjajahan bangsa yang tentunya rakyat menjadi bahagian dari itu.

Sementara pemimpin pemerintah yang tidak memberi ruang dalam hal rakyat menuntut keadilan dan haknya sebagai rakyat yang merdeka adalah tergolong pemimpin yang tidak memenuhi standar untuk memimpin negara Republik Indonesia dan konstitusinya yang demokratis itu.

Desentralisasi Daerah

Salah satu yang menjadi target dari tuntutan masyarakat daerah dalam pengelolaan negara adalah merubah sistem kepemimpinan yang sebelumnya dimasa Orba berlaku sistem Sentralistik kemudian dimasa reformasi menjadi Desentralisasi.

Hal ini memberi pemahaman kepada masyarakat daerah bahwa kewenangan daerah adalah otonom dan tentu berbeda masing-masing daerah tergantung pada kemampuan mereka memahami keberadaan mereka, jika merasa aman dan pemimpin daerah tidak keberatan atas kondisi sosial tentu mereka akan diam dan menikmati sistem yang dijalankan pemerintah pusat.

Tentu tergantung kecerdasan pemimpin daerahnya, jika mereka memahami tentang hidup merdeka bagi rakyatnya sesuai dengan pemikirannya tentu mereka akan menikmati jabatannya sebagai pemimpin daerah tetapi pemimpin daerah yang lebih paham tentang hakikat kehidupan rakyat merdeka sudah pasti mereka menuntut lebih kepada pemerintah pusat apalagi daerah mereka sebagai daerah yang dieksporasi untuk kemapanan hidup negara.

¤Desentralisasi Politik

Bagaimana pemimpin dan masyarakat daerah menjaga keadilan hidup bernegara yang memberi kewenangan kepada daerahnya tentu saja desentralisasi adalah perlu dikawal dan dirawat agar kebijakan kepemimpinan negara tidak dikembalikan ke sistem Sentralistik baik disengaja oleh pemerintah pusat maupun ketidaksengajaan akibat keterbatasan pengetahuan pemimpin negara.

Bagaimana memberi pemahaman atau pencerdasan rakyat dalam menjaga desentralisasi tersebut? Pemimpin Daerah perlu berinisiatif untuk membangun Pemerintahan daerah sesuai dengan kaidah sistem Desentralisasi sehingga perlu dituangkan dalam peraturan daerah jika di Aceh disebut qanun. Dengan begitu masyarakat daerah sekarang dan dimasa depan memahami yang mana peraturan pemerintah pusat yang bertentangan dengan desentralisasi daerahnya dan tentu saja semua warga masyarakat akan paham kenapa para pemimpin politik daerah mereka menolak pemberlakuan peraturan nasional tersebut didaerahnya.

Desentralisasi Kepemimpinan Partai Politik Daerah

Untuk mengawal sistem desentralisasi maka pemimpin daerah harus memiliki wawasan dan pengetahuan secara komprehensif, disamping memahami status daerahnya maka ia juga perlu memahami pengelolaan standar partai politik yang memenuhi standar demokrasi dan dapat membuat suatu kesepakatan untuk menjadi kebijakan politik daerah agar kemudian pemerintah daerah dapat menolak dan memberi sanksi sehingga partai politik yang melanggar standar kebijakan daerah tidak boleh dipilih oleh masyarakat daerah meski secara nasional partai itu bisa mengikuti pemilu.

Kebijakan daerah seperti itu tentu saja dapat membuat daerah melakukan pressure terhadap pemerintah pusat untuk tetap memelihara Desentralisasi bagi sistem kekuasaan pemerintah Indonesia, disamping politik daerah yang memerlukan kewenangan dan kemandirian daerahnya sebagaimana kemandirian negara bagian (provinsi) di sejumlah negara maju lainnya.

Idealnya pimpinan partai politik perlu memahami teori dan konsepsi politik dan memenuhi syarat menjadi pemimpin partai politik bukan sebatas aji mumpung karena populer dibidang profesi lainnya lantas menjadi pimpinan partai politik atau karena populer dibidang lainnya dipilih menjadi pimpinan rakyat. Inilah yang telah membuat rakyat celaka dan menderita seumur hidupnya karena kisi-kisi kehidupan sosial itu begitu lengkap sedangkan pemimpin membutuhkan ilmu penataan sosial dan sentuhan hati membangun dan membentuk performan sosial agar menjadi rakyat berperadaban.

Memperkuat Peran dan Fungsi DPD RI

Apa sesungguhnya yang diharapkan dengan pembentukan DPD RI pada masa reformasi yang disponsori oleh Amien Rais? Tidak lain adalah sehubungan dengan wacana perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang mengangkat status provinsi menjadi negara bagian yang memiliki otoritas untuk membentuk self government. Namun yang kita sayangkan peran anggota DPD RI dari setiap provinsi tidak mampu menjangkau kearah itu sehingga DPD RI itu menjadi lembaga yang terbengkalai yang sebahagian fungsi dan tugasnya hanya sebagai lembaga partisipatif.

Berikutnya masyarakat daerah juga memgirim utusan yang dipilih sebahagian besar hanya kalangan populer yang tidak memiliki ilmu negara apalagi kita berharap mereka untuk mendorong perubahan bentuk negara. Akhirnya mereka duduk dikursi itu hanya menjadi orang dermawan yang mendapatkan gaji dan fasilitas negara sembari berbuat untuk kepentingan penciteraan politik dan sosial yang tidak menyentuh substansi tugas mereka sebagai senator yang sesungguhnya.

Seharusnya keberadaan DPD RI inilah yang menjadi pengamanan desentralisasi dan mereka berperan utama untuk itu termasuk menyuarakan keberatan terhadap perpres, UU dan Peraturan Menteri yang mendiskreditkan daerah, jika tidak mampu berbuat meningkatkan otonomi daerah minimal mereka hadir sebagai pengaman otonomi daerah.

Namun apa yang kita saksikan hari ini pemerintahan semakin sentralistik bahkan setingkat pengadaan barang dan jasa di daerah dilakukan dengan sistem kapitalisasi yang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat daerah dengan terminology penjajahan E-Catalog. Apakah DPD RI memahami bahwa sistem ini telah menggerus dan melemahkan masyarakat daerah, adakah mereka bersuara untuk menolak sistem yang berbau kapitalis yang hanya menguntungkan mereka dipusat. Apakah masuk akal ketika meja kerja pemerintah harus dibeli diperusahaan besar yang bekerjasama dengan pemerintah pusat? Apakah di Aceh yang banyak terdapat kayu berkualitas masyarakatnya tidak mampu membuat meja sebagaimana beberapa merek terkenal itu. Apakah DPD RI tidak paham bahwa sistem ini telah menghilangkan hak masyarakat daerah dan menghilangkan pendapatan dan meminimalisir pengembangan usaha kecil menengah? Silakan tanyakan kepada mereka apalagi anda memilihnya secara langsung dan berharap pada kemampuan otak mereka dalam melakukan tugas sebagai wakil daerah.

¤Demokratisasi Kalangan Politisi

Para politisi perlu merubah kebiasaan melakukan kegiatan politik dengan cara-cara lama, yaitu melakukan sogok pada masa kampanye untuk mendapat dukungan masyarakat. Mereka yang melakukan itu tidak mungkin bisa berbuat maksimal untuk kepentingan rakyat kala rakyat membutuhkan sikap mereka untuk menempatkan posisi rakyat dalam negara. Yang didapat oleh rakyat tidak lebih sebahagian dari sumbangan atau sesuatu yg diberikan sebagai sedekah yang hal itu belum tentu diterima oleh Allah SWT sebagai sesuatu yang diniatkan sebagai sedekah.

Yang perlu dipahami dan dimiliki oleh para politisi adalah memperjuangkan hak dan kesetaraan rakyat dalam negara, para wakil rakyat tentu hanya bisa mewujudkan keadilan kala mereka mampu menerapkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu prilaku arogan dan kesenjangan hidup lintas masyarakat dengan sendirinya akan terminimalisir karena kala semua orang berdemokrasi maka maka semua warga masyarakat akan mendapat perhatian oleh pengurus negara, bila ada kejanggalan masyarakat sendiri bisa menyampaikannya kepada pemimpin daerah karena pemimpin yang demokratis akan membuka saluran komunikasi tersendiri dengan masyarakat.

Demikian pula konspirasi anggaran tidak akan terjadi sebagaimana sekarang ini karena masing-masing pihak sudah pasti berlaku yang baik sebagai penanggung jawab dan mereka mempertanggung jawabkan tugasnya kepada rakyat.

Para politisi akan berkecenderungan berkelakuan baik dan terbuka karena semua paham untuk melakukan cara-cara berpolitik yang bersih, apabila ada yang menyogok maka akan terbuka kepada pengawas dan masyarakat, dengan begitu maka meski tidak melahirkan pejabat dan pemimpin secara bersih tetapi kita sudah mendapatkan setengah dari harapan rakyat yang sebenarnya.

Dengan pengetahuan para politisi yang baik maka mereka akan berlomba dalam membuat kebajikan, dengan begitulah target kebaikan dan menjalankan tugas kearah yang benar sebagai pemimpin rakyat dapat dipenuhi. Tidak sebagaimana sekarang para politisi begitu sulit dipegang dan diminta bersikap untuk kepentingan rakyat bahkan mereka yang mau melakukannya justru dijauhkan dan dikucilkan, bahkan dijauhkan dari lingkaran kekuasaan pemerintah.

¤Bagaimana Sikap Masyarakat Untuk Perubahan

Masyarakat hanya membutuhkan sikap dan pengetahuan sehingga mereka mengenal yang mana prilaku baik dan buruk para politisi terkait dengan kinerjanya, rakyat paham yang mana politisi yang berbuat untuk menempatkan rakyat sebagai elemen terhormat dan diutamakan dalam negara, maka program pemerintah itu hanya ada kala rakyat membutuhkan itu.

Masyarakat harus bisa membedakan kebaikan seseorang dalam bergaul, bertetangga dengan kebaikan dalam tugasnya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat dan pemerintahan, bukan sebatas tegur, sapa, ramah, bersahaja dan alim. Tetapi tugasnya apakah berkinerja secara benar atau hanya melakukan tugas-tugas yang diluar pekerjaannya dan memperlihatkan kepada rakyat mereka bekerja. Jika begitu yang terjadi maka mereka tidak berbeda dengan menipu dan mengkaburkan mata rakyat untuk mengevaluasi dirinya.

Jika sikap dan pengetahuan rakyat sampai pada tahapan itu maka barulah social control berjalan dan rakyat dapat memperoleh kedaulatannya sehingga terbukalah kanal-kanal menuju kesejahteraan. Jika ini tidak terkondisikan maka harapan rakyat itu hanyalah angan-angan belaka dan tidak mungkin politisi terpressure untuk melakukan tugas yang sebenarnya apalagi mereka terpilih dari kelompok politik yang pimpinannya tidak mengajarkan ke arah itu.

Mska sebaik-baiknya politisi adalah mereka yang berpikir, bekerja dan membicarakan kehidupan rakyat disetiap waktu bukan sebatas diam dan membagi uang ketika mereka dapat dari negara. Karena dengan sering membicarakan maka mereka dan masyarakat akan mendapat peningkatan kualitas penanganan masalah masyarakat secara baik.

Demikianlah skenario penempatan posisi elemen pelayanan masyarakat barulah kemudian mereka bisa bicara dan melakukan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat. Apakah ini berlebihan tentu saja tidak, karena hal ini barulah standar untuk jalur menuju kesejahteraan. Jika kita ingin merubah nasib bangsa maka tentu kita harus bekerja keras tapi bila kita tidak punya cita-cita maka kita hanya terdiam dan santai-santai saja sebagaimana mentalitas kita selama ini.

Salam