head-content'/> Langsung ke konten utama

VOUCER DALAM POLITIK

Selamat Pagi,,, Ada berbagai cara mengembangkan benefit politik dalam kepemimpinan politik modern, orang menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana harga diri jauh diatas kepentingan uang dan fasilitas. Salah satu yang dilakukan partai politik adalah memberi hadiah voucer kepada orang yang dianggap berjasa dalam membantu pengembangan partai politik tersebut. Misalnya ada Voucer yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 50 persen suara dalam penetapan keputusan. Misalnya keputusan dalam penetapan calon gubernur oleh partai politik itu bisa saja dimiliki oleh masyarakat biasa atau seorang tokoh yang berjasa dianggap cukup kualitas dan kapasitas untuk memberi 50 persen suaranya dalam menentukan keputusan itu. Hal ini diperlukan untuk membangun kualitas keputusan dan penghargaan kepada orang yang berjasa di partai itu. Sebenarnya dalam partai politik tidak perlu terjadi perpecahan jika manajemen diberlakukan secara baik. Sebagaimana terjadi pada Prof. Amien Rais pada partai PAN dan yang d...
Posting Komentar

Rakyat Aceh, Apa Yang Dicari Dalam Kepemimpinan?

🎓Beberapa pertanyaan menjadi wajar kita pertanyakan ketika kita menghadapi dilema kepemimpinan di Aceh. Ada dalih yang mendasar mempertanyakan hal ini setelah sekian lama kita terjebak dalam stagnasi kepemimpinan yang boleh digolongkan dalam kegagalan rakyat Aceh memiliki pemimpin yang aspiratif dan memenuhi harapan sebahagian besar masyarakat.

Pertama, Apakah kedekatan dengan masyarakat?
Kedua, Apakah pemimpin seorang yang alim?
Ketiga, Apakah seorang yang baik?
Keempat, Apakah seorang yang peduli?
Kelima, Apakah seorang berpendidikan Tinggi?
Keenam, Apakah seorang yang jujur?
Ketujuh, Apakah seorang yang tampan?
Kedelapan, Apakah seorang yang cerdas dan memiliki ilmu kepemimpinan?
Kesembilan, Apakah seorang orang kaya?
Kesepuluh, Apakah seorang dermawan?

https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A

Dari sepuluh pertanyaan itu secara ideal, memang masyarakat Aceh yang Islam menganut konsepsi pemimpin sebagaimana ajaran Islam yang normatif, sebagaimana sifat nabi. Sidik, Amanah, Fatanah dan penjelasannya, tapi ukuran itu begitu longgar dan tidak seorangpun mampu mengukurnya dalam kondisi centang perenang dan distrust kepercayaan publik terhadap pemimpin.

Dari pertanyaan diatas, sebenarnya semua berpunca pada tingkat kemampuan penguasan ilmu pengetahuan memimpin dan kecerdasan seseorang didalam otaknya bukan di otak orang lain. Jika seorang pemimpin tidak berilmu pengetahuan maka wawasannya akan sempit, dan dapat dipastikan bahwa si pemimpin tidak bisa memenuhi keinginan orang banyak yang berilmu pengetahuan qBagaimana mungkin seorang pemimpin Kepemimpinan era modern tidak bisa dipersepsikan sama dengan kepemimpinan dimasa lalu, dimana masyarakat hanya sedikit yang ambil peduli dengan hasrat memimpin. Bahkan dahulu orang-orang melepaskan segala sesuatu kepada orang yang mau melakukannya. Padahal itu adalah salah satu wujud pengakuan terhadap krearifitas orang yang mengerjakannya.

Padahal masyarakat bisa juga tergambar soalan kepemimpinan ini dengan dunia persilatan. Dimana mereka yang memiliki ilmu cenderung membuka perguruan untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain agar masyarakatnya memiliki ilmu bela diri. Tentu mereka akan disebut sebagai suhu atau guru meski mereka tidak pernah menamai gelarnya bagi mereka sendiri. Namun yang perlu diingat bahwa mereka memiliki ilmu dan dapat dipelajari oleh semua orang tentang ilmunya tersebut.

Tapi mereka yang single fighter (terlihat punya ilmu) tapi tidak bisa mengajarkan kepada khalayak maka bisa dipastikan konsep ilmunya itu tertutup dan belum bisa dipastikan ia benar-benar berilmu, bisa saja ilmunya hanya karena jabatan yang disandang atau di daulat kepadanya karena faktor kebersamaan dengan masyarakat yang senasib. Tentu hal ini bukanlah standar kepemimpinan yang normatif karena si pemimpin tidak dilahirkan oleh seleksi yang melibatkan masyarakat dari berbagai tingkatan pengetahuan. Tetapi penilaiannya hanya oleh kelompok dan pemimpin seperti ini tentu tidak bisa diharapkan membawa perubahan perbaikan keadilan dan kesejahteraan. Dalam cerita film mereka sering dikelompokkan ke sisi antagonis. 

Anak muda (pemeran utama) yang mana tetap saja yang baik. Yang sabar, yang tenang, yang lebih tinggi ilmunya, yang membagi ilmunya. Belum pernah ada cerita menempatkan pemenang itu orang konyol, orang bodoh, orang yang berbasis jahat dan menghalalkan segala cara, gembong orang berkelompok. Jika kita melanggar hukum ini maka kita sedang berjalan terbalik. Apakah Aceh demikian?

Apa sebenarnya yang bisa merubah sistem kehidupan masyarakat? Tidak lain adalah tingkat pemahaman mereka terhadap hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang sama dari negara atau daerahnya, bukan dari pemimpin itu sebagaimana anggapan masyarakat selama ini.

Seoarang pemimpin akan membangun daerahnya menjadi suatu wadah kesatuan hukum yang berwibawa dan mampu memberi keadilan kepada warganya. Dengan begitu maka daerah itu adalah sebagai perangkat hukum yang mengatur warga masyarakat dalam berbagai sisi kehidupannya. Maka bila daerah yang tidak diatur dengan peraturan maka daerah tersebut pembangunannya akan bergantung pada seorang pemimpin atau Tuan rakyat. Ketika ini terjadi maka dapat dipastikan masyarakat akan terpecah belah dan hanya bisa hidup dengan mendekati kepala daerahnya yang sering disebut melobby bahkan masyarakat bisa terjebak dalam skema keahlian menjilat penguasa.

Ketika pemimpin itu bisa membangun image kepada rakyat bahwa daerah sebagai kesatuan hukum yang adil maka rakyat tidak perlu harus mengenal langsung kepala daerahnya, tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah peraturan yang adil dan kebijaksanaan pemimpin yang memberi solusi yang adil bagi kehidupannya.

Terimakasih
Salam









Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai Politik Musuh Rakyat dan Partai Yang Perlu Di Dukung Rakyat

Oleh Tarmidinsyah Abubakar Ada berbagai partai politik dan ada dua jenis partai politik di Indonesia setelah Reformasi kemudian menjadi PINTU MASUK terjadinya perjanjian MOU Helsinki yang melahirkan partai politik lokal. Ada ruang negosiasi masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat KARENA masa itu penerapan Demokrasi yang benar. Bukan soal presiden semata tapi karena trend demokrasi akibat Reformasi dimana terjadi pergantian sistem kekuasaan dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Selama ini masyarakat kita terbiasa membicarakan Islam atau Tidak Islamnya suatu partai, berikutnya mereka-reka baik dan buruknya partai politik atas isu yang dikembangkan atau propaganda yang dilakukan oleh partai-partai politik. Tentu cara ini sudah puluhan tahun kita lalui dan ternyata tidak pernah memuaskan. Sebagai contoh ketika masyarakat mengharapkan dihargai sebagai elemen penting dalam negara sebagaimana rakyat dinegara lain saja partai politik kita tidak kuat tangan dan lidahnya memperjuangkan itu. B...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Curang Dalam Demokrasi Pemerintah Bobrok, Memilih Pemimpin Lahirnya Pecundang, Memilih Pelayan Lahirnya Tuan;

https://udimi.com/a/ls6xr https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A Oleh : Tarmidinsyah Abubakar 💫Begitu banyak kasus-kasus pemilihan DPR, Presiden, Kepala Daerah yang berbuntut korup bahkan menjerumuskan orang yang berjabatan empuk berakhir dipenjara. Apa sebabnya? Jadi begini, kenapa penulis sejak dulu menyuarakan sikap idealisme dalam politik, tentu supaya para politisi dan rakyat berlaku fair, sportif dalam berkompetisi dan memahami resiko bila mereka ingkar terhadap ketentuan melanggar prinsip demokrasi. Sebagai politisi muda kala itu penulis juga mempersiapkan bekal modal politik sebagai pelayan rakyat yang sebenar-benarnya modal politik. Lalu pertanyaannya berikutnya,  apakah alat transaksi Politik itu yang sesungguhnya? Alat transaksi (alat tukar dengan suara) normatifnya adalah ilmu pengetahuan, kapasitas, kredibilitas, kejujuran, sikap dan tentunya kecerdasan intelektual yang biasanya menjadi syarat ideal yg harus dipenuhi untuk mengisi jabatan sebagai pelayan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Terjebak Dalam Metode Pembangunan Masyarakat Yang Keliru

Tangan-tangan jahil itu tanpa sengaja telah melakukan pekerjaan yang sedianya dilakukan oleh buruh kasar dalam membangun rakyat Aceh. Mereka hanya bisa menggerakkan pembangunan dengan dua tangan dan ditambah tangan para pembantu mereka. Mereka menggunakan tenaga dan energi seperti manusia dijaman batu dalam urusan membantu rakyat. Padahal kewenangan jabatannya untuk membuat kebijakan rakyat menjadi berdaya dan mandiri adalah tugas, peran dan fungsi keberadaan mereka di posisi itu. Suatu kebijakan dapat mengalahkan seribu tangan mereka untuk membantu masyarakat Aceh. Intervensi apa sebenarnya yang dibutuhkan rakyat? Tidak lain adalah keberdayaan, kemandirian masyarakat agar mereka bisa menghadapi berbagai tantangan baik yang datangnya dari goncangan ekonomi maupun goncangan alam. Sedikit warga yang tidak dapat berjalan melewati jembatan gantung ketika mereka menyeberang sungai yang sedang bandang. Bahkan mereka warga lebih kuat dari fisik anda yang memiliki jabatan dan terbiasa hidup da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya