head-content'/> Langsung ke konten utama

VOUCER DALAM POLITIK

Selamat Pagi,,, Ada berbagai cara mengembangkan benefit politik dalam kepemimpinan politik modern, orang menghargai kebebasan berpendapat sebagaimana harga diri jauh diatas kepentingan uang dan fasilitas. Salah satu yang dilakukan partai politik adalah memberi hadiah voucer kepada orang yang dianggap berjasa dalam membantu pengembangan partai politik tersebut. Misalnya ada Voucer yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 50 persen suara dalam penetapan keputusan. Misalnya keputusan dalam penetapan calon gubernur oleh partai politik itu bisa saja dimiliki oleh masyarakat biasa atau seorang tokoh yang berjasa dianggap cukup kualitas dan kapasitas untuk memberi 50 persen suaranya dalam menentukan keputusan itu. Hal ini diperlukan untuk membangun kualitas keputusan dan penghargaan kepada orang yang berjasa di partai itu. Sebenarnya dalam partai politik tidak perlu terjadi perpecahan jika manajemen diberlakukan secara baik. Sebagaimana terjadi pada Prof. Amien Rais pada partai PAN dan yang d...
Posting Komentar

Feodalisme VS Demokrasi (Tetap Hidup Dalam Penjajahan Oleh Sesama Atau Merubah Nasib)

Feodalisme VS Demokrasi 

(Tetap Hidup Dalam Penjajahan Oleh Sesama Atau Merubah Nasib) 

🐞Suatu masyarakat bisa memilih keberadaan mereka untuk hidup dalam sistem politik dan ekonomi tertentu apabila mereka sudah memiliki pengetahuan yang standar atau para kelas politisi memahami, bisa dan mampu menyampaikan ke masyarakat.

https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A

Ada banyak sistem kepemimpinan yang berlaku di dunia ini dimana semua sistem itu ditulis dan dipraktekkan di eropa, termasuk sistem yang berlaku di Aceh dan Indonesia. Kenapa saya menyebut Aceh dan Indonesia, karena meski sejak reformasi sudah diterapkan demokrasi namun tarikan ke sistem feodal Aceh masih lebih kuat dibanding Indonesia secara umum.

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).

Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat feodal". Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, sering kali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku yang mirip dengan perilaku para penguasa yang dhalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'.

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.[1]

Aceh dan Islam

Jika Aceh realitanya adalah penganut Islam yang benar maka sebahagian besar orang Aceh akan menghormati hak dan kesetaraan dalam kepemimpinan serta membuat keputusan bagi kehidupan bersama yang sering diucapkan dalam bahasa perekat kehidupannya  "udeep saree matee syahid". Makna yang tersirat dalam istilah ini bahwa masyarakat Aceh seharusnya menghormati hak-hak warganya karena "udeep saree" maka demokrasi adalah pilihan yang tepat untuk sistem kehidupannya.

Berikutnya warga Aceh yang ideal adalah mereka yang berperadaban saling menghormati, saling menolong, saling bertoleransi sebagaimana ajaran Islam dan sosioculturalnya rakyat Aceh. Oleh karenanya mereka yang berprilaku abal-abal, kasar dan urakan itu sesungguhnya tidak memahami dirinya sebagai orang Aceh dan Islam. Demikian pula dalam politik mereka yang melanggar hukum ini yang berprilaku curang, menyogok, membeli dan menjual suara adalah pekerjaan membuka pintu rezeki Haram dalam waktu yang lama. Pertanyaannya adakah prilaku dan perbuatan itu sebagai ajaran dalam Islam?

Untuk itu saya ingin mengingatkan bahwa mereka yang berprilaku tidak memelihara nilai yang berlaku dalam Islam serta tidak memahami sociocultural Aceh sesungguhnya perlu dicurigai tentang ke-Acehannya dan ke-Islamannya meskipun ia terlahir di tanah Aceh. 

Prilaku-prilaku yang masih mendewakan sistem feodal, menjadikan dirinya seperti raja dimana mereka harus selalu dihormati, dan kalau mereka pemimpin maka mereka akan turunkan kepada yang bertalian darah dengannya. Kemudian mereka mengangkat keluarganya sebagai pejabat yang harus dihormati. Pemimpinnya juga memiliki istri lebih dari satu, kemudian dalam merebut kekuasaan mereka menghalalkan segala cara, mengeksploitasi keturunan raja, atau pengaruh orang tua dan nenek moyangnya yang pernah menjadi penguasa. Hal itu semua adalah ciri murni orang-orang yang memelihara hidup dalam sistem feodal yang kolot dan bodoh dalam sistem hidup masyarakat. Hal ini yang menjadi kendala berkembangnya masyarakat Aceh yang selalu terlihat gagal dalam kepemimpinannya.

Saat ini masyarakat Aceh dipersimpangan, dengan terjadinya stagnasi kepercayaan terhadap pemimpin yang pernah menduduki kursi panas itu baik secara pantas atau akibat kesalahan sejarahnya. Peluang perubahan masyarakat Aceh ada di depan mata, bisakah mereka memilih sebagai masyarakat Demokratis atau bertahan dalam feodalizemnya.

Kita serahkan saja kepada bangsa Aceh apakah mereka ingin merubah nasibnya dengan hidup dalam alam yang demokratis atau masih tetap ingin diadu domba akibat visi hidup yang sempit kemudian sebagaimana sistem feodal yang oleh mereka sendiri di eropa tidak lagi dipergunakan. 

Semoga bermanfaat.




Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Partai Politik Musuh Rakyat dan Partai Yang Perlu Di Dukung Rakyat

Oleh Tarmidinsyah Abubakar Ada berbagai partai politik dan ada dua jenis partai politik di Indonesia setelah Reformasi kemudian menjadi PINTU MASUK terjadinya perjanjian MOU Helsinki yang melahirkan partai politik lokal. Ada ruang negosiasi masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat KARENA masa itu penerapan Demokrasi yang benar. Bukan soal presiden semata tapi karena trend demokrasi akibat Reformasi dimana terjadi pergantian sistem kekuasaan dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Selama ini masyarakat kita terbiasa membicarakan Islam atau Tidak Islamnya suatu partai, berikutnya mereka-reka baik dan buruknya partai politik atas isu yang dikembangkan atau propaganda yang dilakukan oleh partai-partai politik. Tentu cara ini sudah puluhan tahun kita lalui dan ternyata tidak pernah memuaskan. Sebagai contoh ketika masyarakat mengharapkan dihargai sebagai elemen penting dalam negara sebagaimana rakyat dinegara lain saja partai politik kita tidak kuat tangan dan lidahnya memperjuangkan itu. B...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pemimpin Harus Lebih Cerdas Dari Yang Dipimpin

Semangat Siang dalam Ibadah,,! 🐾Terserah apa pandangan saudara semua tentang para pemimpin negeri ini, tapi saya sebagai rakyat saat ini sama sekali tidak bisa menerima dipimpimpin oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas dan berprilaku kurang wajar sebagai pemimpin. Tentu kondisi pemimpin begitu rawan kritikan diberbagai sudut, apalagi ia tidak pintar berbagi kekuasaan. Seorang pemimpin cerdas ia tidak hanya melihat jabatan dalam berbagi kuasa tapi memandang elemen yang cerdas dan lebih darinya sehingga ia bebas dari kritikan konstruktif yang kritik itu meyakinkan rakyat dan tentu menggerus kepercayaan rakyat kepadanya. Maka pengkritik yang normal dan rasional itu jauh lebih membahayakan pemerintah daripada para pengkritik yang tipikal penghujat dan pengumpat atau memfitnah (membunuh karakter). Pemimpin itu tidak bisa berprilaku centang perenang maka jika anda lihat mereka dari bangun tidur hingga tidur lagi sudah dikawal dan dijaga ketat supaya aman dalam membuat perintah dan mel...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Curang Dalam Demokrasi Pemerintah Bobrok, Memilih Pemimpin Lahirnya Pecundang, Memilih Pelayan Lahirnya Tuan;

https://udimi.com/a/ls6xr https://www.youtube.com/channel/UCT4UacoMxb3082YOPH9mQ4A Oleh : Tarmidinsyah Abubakar 💫Begitu banyak kasus-kasus pemilihan DPR, Presiden, Kepala Daerah yang berbuntut korup bahkan menjerumuskan orang yang berjabatan empuk berakhir dipenjara. Apa sebabnya? Jadi begini, kenapa penulis sejak dulu menyuarakan sikap idealisme dalam politik, tentu supaya para politisi dan rakyat berlaku fair, sportif dalam berkompetisi dan memahami resiko bila mereka ingkar terhadap ketentuan melanggar prinsip demokrasi. Sebagai politisi muda kala itu penulis juga mempersiapkan bekal modal politik sebagai pelayan rakyat yang sebenar-benarnya modal politik. Lalu pertanyaannya berikutnya,  apakah alat transaksi Politik itu yang sesungguhnya? Alat transaksi (alat tukar dengan suara) normatifnya adalah ilmu pengetahuan, kapasitas, kredibilitas, kejujuran, sikap dan tentunya kecerdasan intelektual yang biasanya menjadi syarat ideal yg harus dipenuhi untuk mengisi jabatan sebagai pelayan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya